Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri membantah kepolisian telah melakukan rekayasa dalam penyidikan pimpinan KPK nonaktif, Chandra M Hamzah dan Bibit S Riyanto, seperti dalam pemberitaan. Ia menegaskan akan menindak jika ada anggotanya yang melakukan pelanggaran dalam penyidikan.
"Tidak benar kita lakukan rekayasa, kriminalisasi. Saya akan tindak apa pun jabatannya, jika merekayasa penyidikan," tegas dia saat jumpa pers di Mabes Polri Jakarta, Jumat (30/10).
Dalam kesempatan itu, Kapolri menjelaskan proses penyelidikan dan penyidikan pimpinan KPK nonaktif itu. Penjelasan itu atas perintah Presiden agar Kapolri memberikan penjelasan secara gamblang kepada publik mengenai kasus itu.
Kapolri menjelaskan, kasus bermula saat Antasari membuat testimoni tentang penerimaan uang sebesar Rp 6,7 miliar oleh sejumlah pimpinan KPK pada 16 mei 2009. Saat itu Antasari sedang ditahan atas kasus dugaan pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.
Karena testimoni tidak ditindak lanjuti polisi, Antasari lalu membuat laporan resmi pada 6 Juli 2009 mengenai dugaan suap itu di Polda Metro Jaya. Laporan itu kemudian dilimpahkan ke Mabes Polri, lalu dilanjutkan ke penyelidikan dan penyidikan.
Dalam proses lidik dan sidik, kata Kapolri, pada 7 Agustus 2009 diperoleh fakta adanya tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh dua tersangka yang melanggar Pasal 21 Ayat 5 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Saat penyidikan, ditemukan keputusan pencekalan dan pencabutan pencekalan yang dilakukan oleh kedua tersangka tidak secara kolektif. Pencekalan terhadap Anggoro Widjojo dilakukan oleh Chandra Hamzah, pencekalan terhadap Joko Tjandra oleh Bibit S Riyanto, serta pencabutan pencekalan terhadap Joko Tjandra oleh Chandra Hamzah.
Kemudian, dari hasil penyidikan kasus pencekalan terhadap Anggoro ditemukan adanya aliran dana. Temuan itu kemudian dituangkan dalam laporan polisi pada 25 Agustus 2009.
Dalam kasus dugaan pemerasan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan alat bukti lain. Sedangkan sangkaan penyalahgunaan wewenang, penyidik telah memeriksa sebanyak 22 saksi serta saksi ahli dan ditemukan beberapa dokumen. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 23 UU No 31 Tahun 1999 Jo Pasal 421.
Dari alat bukti, keterangan saksi, dan saksi ahli didapat empat alat bukti. Lalu pada tanggal 15 September 2009 pukul 23.20, dua pimpinan KPK nonaktif itu ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Pada 2 Oktober 2009, berkas perkara Chandra Hamzah dikirimkan ke Kejaksaan dan berkas Bibit S Riyanto dikirimkan pada 9 Oktober.
Kemudian, penyidik melakukan penahanan pada 29 Oktober 2009 karena kedua tersangka melakukan tindakan mempersulit jalannya pemeriksaan dengan menggiring opini publik melalui pernyataan-pernyataan di media serta forum diskusi.
"Mereka menggiring opini adanya rekayasa penyidikan yang merujuk pada transkrip rekaman. Dengan demikian, karena sudah ganggu penyidikan kita lakukan penahanan," paparnya.
The city's police officers' union and privacy advocates had raised security concerns over the Google contract because it places data online rather than on individual computers under the city's direct control.
Under the deal, Google will provide e-mail, calendar, online chatting and other services to 30,000 city employees.
The Council chose Google's offer over competing bids from Microsoft and more than a dozen other technology firms eager to score the nation's second second-largest city as a client.
The move will also end the city's 7-year contract to use Novell Inc.'s GroupWise e-mail and record-keeping software, which city workers have complained is slow and crash-prone.
Novell senior vice president said during the Council hearing that many city departments were not using the most recent version of GroupWise and reiterated an offer to provide additional services for free.
"The titans are fighting, and they all want our attention," said Councilman Tony Cardenas, who sponsored the legislation granting the contract to Google.
The vote came amid a push by Mountain View-based Google to market its "cloud computing" services — applications that run remotely on the company's own servers instead of users' desktop machines — to governments and large security-conscious corporations.
"In our view, this can be a watershed agreement," said Dave Girouard, president of the Google division that provides business services. "There's a lot of cities and counties around the state and around the nation who were watching this."
The shift toward cloud-computing is troublesome to Microsoft, the fortunes of which are largely tethered to operating systems and office software that run on desktop machines, said technology analyst Rob Enderle.
The Redmond, Wash.-based company's failure to seize the Los Angeles contract represented a setback in its efforts to compete with Google for Web-based e-mail and other applications, Enderle said.
"Losing something of this size has to be really painful," he said. "It's not the death knell for them, but it's a big red flag."
Microsoft vice president of state and local government Gail Thomas Flynn stressed in an e-mail that Los Angeles city workers will continue to use the company's Office software.
She said that Glaxo Smith Kline PLC and Coca Cola Enterprises, as well as Ohio's statewide university system and the city of Carlsbad, Calif. use the company's cloud-computing services.
"In any cloud solution the true measure of success lies with standing up and deploying the solution as well as ensuring the security and privacy of citizens," she said.
Google's e-mail service is being phased in among city workers in Washington D.C. and many large companies, such as Genentech Inc., use the company's suite of online applications.
For Google, getting the Los Angeles contract is a chance to demonstrate its ability to securely handle data for a large number of users, something it is sure to highlight as it seeks more large clients, Enderle said.
Councilman Paul Koretz, who introduced the security breach amendment, voted for the contract despite reservations over whether the company's system had been sufficiently tested.
"It's unclear to me whether we're on the cutting edge or if we're on the edge of a cliff about to step off," he said.
Proponents repeated a City Administrative Officer estimate that the new contract would save the city some $5 million in service costs over five years, in addition to allowing the city's technology department to shed nine positions.
Councilman Bill Rosendahl said he thought being Google's first big city customer was an advantage, since the company would be especially careful in the knowledge that other governments were watching.
"I don't mind being the poster boy for the big cities," he said.