Pengamat politik, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, kasus penahanan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dapat menurunkan popularitas Susilo Bambang Yudhoyono di kalangan masyarakat. "Berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) sebelumnya, kasus KPK versus Polisi terbukti menurunkan ’rating’ (peringkat) kepuasan publik terhadap kinerja SBY di bidang pemberantasan korupsi dan penegakkan hukum," kata peneliti senior LSI itu, di Jakarta, Jumat.
Namun, Burhanuddin mengakui, pihaknya memang belum mengadakan survei lebih lanjut untuk mengetahui jika memang benar kasus Bibit-Chandra tersebut akan memengaruhi popularitas SBY. Menurut dia, hasil survei atas kasus KPK versus Polisi tersebut cukup dapat menjadi acuan dalam melihat kemungkinan tersebut karena kedua hal tersebutlah yang menjadi andalan pemerintahan SBY.
"Untuk itu, SBY harus mengembalikan reputasi dan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus yang melibatkan KPK, polisi, dan Kejaksaan Agung," ujar pengamat politik dari Universitas Paramadina tersebut. Bagaimanapun, lanjutnya, polri dan jaksa agung memiliki konflik kepentingan dalam mengusut KPK dan kedua institusi itu secara struktural bertanggung jawab kepada presiden.
Ia menilai, jika pemerintah membiarkan KPK, polri, dan jaksa agung sebagai institusi penegak hukum yang saling ’gigit’, hal tersebut justru akan menebalkan pesimisme publik terhadap agenda pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan SBY. Pada tanggal 15 November mendatang, tambahnya, LSI akan melakukan survei terkait masalah tersebut dengan menggunakan 2.550 responden di 33 provinsi.